Purbalingga – RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menjadi juara 1 nasional Perhimpunan RS seluruh Indonesia – Indonesian Hospital Management Award (Persi – HMI) 2013. Piala diserahkan di Plenary Hall JCC Jakarta.
“ Alhamdulillah kamibisa mengalahkan 22 RSU se – Indonesia dalam kategori Hospital Family Planning Project. Dengan prestasi ini kami akan diajukan ke lomba tingkat Asia mewakili Indonesia, ” kata Direktur RSUD dr. Nonot Mulyono.
Dalam lomba itu, Nonot memaparkan makalah tentang peran tenaga kesehatan dalam mendongkrak cakupan pelayanan KB setelah persalinan dan setelah keguguran (KB PP dan KB PK) tahun 2012/2013. Itu karena cakupan melonjak sejak tahun 2010.
Untuk cakupan kepesertaan KB PP 2012 mencapai 926 peserta dari jumlah persalinan 1.082 pasien atau 85,58 persen. Dari jumlah itu, 96,11 persen diantaranya merupakan peserta KB jangka panjang, “jelas Nonot.
Untuk 2013 terealisasi 637 peserta dari peserta dari 724 persalinan atau 87,98 persen. Pada tahun 2012 KB PK dari 245 pasien keguguran, yang langsung KB sebanyak 190 pasien atau 77,55 persen. Sebanyak 25,79 persen diantaranya menggunakan KB jangka panjang.
“ Sementara tahun 2013 tercatat 123 peserta KB dari jumlah pasien keguguran 146 orang atau 84,25 persen. Kunci utama keberhasilan cakupan KB disini adalah efektivitas KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) petugas RSUD, “ katanya.
Perlu Ber-KB
Nonot menjelaskan, persalinan di RSUD itu khusus mereka yang termasuk risiko tinggi. Karena kalau tidak risiko tinggi biasanya persalinan di luar RSUD.
Mereka disarankan dengan sangat untuk ber-KB demi keselamatan si ibu atau bayinya. Sebab, kalau tidak KB, kemudian hamil lagi dalam waktu dekat, kehamilan itu kembali berisiko tinggi dengan ancaman kematian ibu atau bayinya, ” katanya.
Setelah mendapat informasi dan edukasi tersebut, kebanyakan pasien memahami dan dengan sukarela ikut program KB. ” Ini juga upaya untuk menekan angka kematian bayi di Jawa Tengah yang termasuk tinggi, ” tuturnya.
Menurut Nonot, masih ada kendala dalam upaya meningkatkan cakupan KB PP dan KB PK ini. Diantaranya adalah penolakan sebagian ibu dengan alasan keyakinan. Ada pula yang minta alat kontrasepsinya di lepas, karena tidak nyaman.
Sumber : suara merdeka
